Temukan dan akses informasi publik Pengadilan Agama Kebumen berdasarkan jenis informasi yang tersedia.
Pedoman untuk memahami pengelompokan informasi publik di Pengadilan Agama Kebumen. Pilih jenis informasi di bawah untuk melihat ketentuan, dasar hukum, dan penjelasan lengkap.
Memuat informasi mengenai ketentuan biaya salinan dan penggandaan informasi publik pada Pengadilan Agama Kebumen, meliputi pemberian dokumen elektronik secara cuma-cuma, biaya penggandaan dokumen cetak, biaya riil, mekanisme pembayaran, tanda terima, serta ketentuan PNBP berdasarkan peraturan yang berlaku.
Memuat informasi mengenai hak pemohon informasi publik, informasi yang dikecualikan, batas waktu tanggapan, serta mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
Infografis mengenai prosedur sengketa informasi publik setelah pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas keberatan informasi. Infografis menjelaskan tahapan pengajuan sengketa informasi kepada Komisi Informasi, proses penyelesaian melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi, serta tahapan penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Infografis mengenai alur pengajuan keberatan informasi publik melalui aplikasi SIMPANDU Pengadilan Agama Kebumen, mulai dari pengajuan keberatan, pengisian formulir, verifikasi oleh PPID, pemberian tanggapan oleh Atasan PPID, penyampaian tanggapan kepada pemohon, hingga pengajuan sengketa informasi kepada Komisi Informasi apabila pemohon tidak puas. Infografis juga memuat informasi mengenai batas waktu penyelesaian keberatan paling lambat 30 hari kerja dan pengajuan sengketa informasi paling lambat 14 hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
Informasi mengenai tata cara dan tahapan permohonan informasi publik pada Pengadilan Agama Kebumen, mulai dari pengajuan permohonan secara elektronik melalui e-LID atau nonelektronik, pengisian formulir, pemeriksaan kelengkapan, tindak lanjut permohonan, penyerahan informasi, hingga ketentuan perpanjangan waktu. Informasi ini juga menjelaskan persyaratan permohonan, hak pemohon, bantuan bagi pemohon disabilitas, serta mekanisme penyampaian dan penerimaan informasi publik.
Dokumen standar pelayanan publik sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
