Regulasi & Pedoman

Dasar Hukum

UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik

No.14 Tahun 2008 2028 30 April 2008 Pemerintah Republik Indonesia

Detail Dokumen

Dasar Hukum

UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi hak dan kewajiban masyarakat, penyelenggara pelayanan, standar pelayanan, serta pengawasan dan penyelesaian pengaduan pelayanan publik.

UU No.25 Tahun 2009 2009 18 Juli 2009 Pemerintah Republik Indonesia

Detail Dokumen

Dasar Hukum

PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008

Mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk tata cara memperoleh informasi, kewajiban badan publik, serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi.

PP No.61 Tahun 2010 2010 20 Januari 2010 Pemerintah Republik Indonesia

Detail Dokumen

Dasar Hukum

Peraturan Kominfo No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Mengatur standar layanan informasi publik, termasuk prosedur penyampaian informasi, kewajiban badan publik, serta tata cara pelayanan informasi kepada masyarakat.

Peraturan Kominfo No.1 Tahun 2010 2010 30 April 2010 Komisi Informasi

Detail Dokumen

Dasar Hukum

SK KMA No. 2-144 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Mengatur standar pelayanan informasi publik di pengadilan, meliputi jenis informasi, tata cara permohonan dan pemberian informasi, serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi.

SK KMA No. 2-144 Tahun 2022 2022 30 Agustus 2022 Mahkamah Agung RI

Detail Dokumen

Dasar Hukum

PERKI No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

Mengatur standar layanan informasi publik bagi badan publik, meliputi penyediaan, penyampaian, permohonan, dan pemberian informasi secara transparan, cepat, dan mudah diakses masyarakat.

PERKI No.1 Tahun 2021 2021 30 Juni 2021 Komisi Informasi

Detail Dokumen

Dasar Hukum

PERKI No.1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Mengatur monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik untuk menilai kepatuhan, kinerja, dan kualitas layanan informasi badan publik.

PERKI No.1 Tahun 2022 2022 3 Januari 2022 Komisi Informasi

Detail Dokumen

Dasar Hukum

PERKI No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Mengatur tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi, mulai dari pengajuan keberatan, pemeriksaan, mediasi, hingga ajudikasi.

PERKI No.1 Tahun 2013 2013 28 Maret 2013 Komisi Informasi

Detail Dokumen

Dasar Hukum

Perma No.2 Tahun 2011 Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan

Mengatur tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan, termasuk prosedur pemeriksaan dan persidangan atas sengketa informasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Perma No.2 Tahun 2011 2011 29 November 2011 Komisi Informasi

Detail Dokumen