REGULASI & PEDOMAN
Regulasi & Pedoman
Temukan dasar hukum, peraturan, SOP, uji konsekuensi,
dan rancangan kebijakan yang mendukung layanan
keterbukaan informasi publik Pengadilan Agama Kebumen.
29
Dokumen ditemukan
Seluruh Regulasi & Pedoman
29 dokumen
Dasar Hukum
UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Keterbukaan Informasi Publik
No.14 Tahun 2008
2028
30 April 2008
Pemerintah Republik Indonesia
Rancangan Peraturan / Kebijakan
Rancangan Tentang Perubahan Standar Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada PA Kebumen Tahun 2026
Memuat rancangan perubahan standar biaya proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2026 sebagai pedoman penyesuaian biaya layanan perkara secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
2026
Pengadilan Agama Kebumen
Uji Konsekuensi
Daftar Uji Konsekuensi Penetapan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Tahun 2026
Memuat hasil uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2026 sebagai dasar penetapan informasi yang tidak dapat diakses oleh publik sesuai ketentuan yang berlaku
2026
2 Januari 2026
Pengadilan Agama Kebumen
Peraturan / Kebijakan
SK KPA No. 19 Tentang Standar Pelayanan Peradilan pada PA Kebumen Tahun 2026
Mengatur standar pelayanan peradilan pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2026 sebagai pedoman dalam memberikan pelayanan peradilan yang efektif, transparan, mudah, cepat, dan berkualitas kepada masyarakat.
19/KPA.W11-A10/SK.HM1.1/I/2026
2026
2 Januari 2026
Pengadilan Agama Kebumen
SOP PPID
SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
Mengatur tata cara penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Pengadilan Agama Kebumen sebagai pedoman dalam mengidentifikasi, mengklasifikasikan, menetapkan, dan mengelola informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
SOP/AS/39
2025
2 Januari 2025
Pengadilan Agama Kebumen
Rancangan Peraturan / Kebijakan
Rancangan Tentang Penetapan Penggunaan Aplikasi PRISMA (Portal Informasi dan Sistem Akses Media)
Rancangan yang mengatur penetapan penggunaan aplikasi PRISMA (Portal Informasi dan Sistem Akses Media) sebagai sarana penyediaan, pengelolaan, dan akses informasi pada Pengadilan Agama Kebumen.
2026
2 Januari 2026
Pengadilan Agama Kebumen
Peraturan / Kebijakan
SK KPA No. 29 Tentang Penunjukan PPID PA Kebumen Tahun 2026
Mengatur penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2026 sebagai pelaksana pengelolaan, penyediaan, pelayanan, dan penyampaian informasi publik kepada masyarakat.
59/WKPA.W11-A10/SK.HM1.1.1/V/2026
2026
13 Mei 2026
Pengadilan Agama Kebumen
SOP PPID
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik
Mengatur tata cara pelayanan permohonan informasi publik pada Pengadilan Agama Kebumen, mulai dari pengajuan permohonan, pencatatan, pemeriksaan, hingga pemberian informasi kepada pemohon sesuai ketentuan yang berlaku.
SOP/AS/37
2025
2 Januari 2025
Pengadilan Agama Kebumen
Dasar Hukum
UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan pelayanan publik, meliputi hak dan kewajiban masyarakat, penyelenggara pelayanan, standar pelayanan, serta pengawasan dan penyelesaian pengaduan pelayanan publik.
UU No.25 Tahun 2009
2009
18 Juli 2009
Pemerintah Republik Indonesia
Peraturan / Kebijakan
SK KPA No. 46 Tentang Jenis Layanan Informasi Publik pada PA Kebumen Tahun 2026
Mengatur jenis layanan informasi publik pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2026 sebagai pedoman dalam penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat secara transparan, mudah, cepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
46/KPA.W11-A10/SK.HM1.1/I/2026
2026
9 Januari 2026
Pengadilan Agama Kebumen
SOP PPID
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
Mengatur tata cara pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi publik untuk menentukan informasi yang dapat dikecualikan serta memastikan pengecualian informasi dilakukan secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.
SOP/AS/40
2025
2 Januari 2025
Pengadilan Agama Kebumen
Dasar Hukum
PP No.61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008
Mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, termasuk tata cara memperoleh informasi, kewajiban badan publik, serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi.
PP No.61 Tahun 2010
2010
20 Januari 2010
Pemerintah Republik Indonesia
Peraturan / Kebijakan
SK PAN No. 2 Tentang Maklumat Layanan Informasi pada PA Kebumen Tahun 2026
Menetapkan maklumat layanan informasi pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2026 sebagai komitmen dalam memberikan layanan informasi publik yang transparan, mudah, cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2/PAN.03.W11-A10/HM.1.1/I/2026
2026
2 Januari 2026
Pengadilan Agama Kebumen
SOP PPID
SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik
Mengatur tata cara penanganan keberatan atas pelayanan informasi publik pada Pengadilan Agama Kebumen, mulai dari penerimaan, pencatatan, pemeriksaan, hingga pemberian tanggapan atas keberatan sesuai ketentuan yang berlaku.
SOP/AS/38
2025
2 Desember 0025
Pengadilan Agama Kebumen
Dasar Hukum
Peraturan Kominfo No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Mengatur standar layanan informasi publik, termasuk prosedur penyampaian informasi, kewajiban badan publik, serta tata cara pelayanan informasi kepada masyarakat.
Peraturan Kominfo No.1 Tahun 2010
2010
30 April 2010
Komisi Informasi
Peraturan / Kebijakan
SK PAN No. 6 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada PA Kebumen Tahun 2026
Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2026 sebagai pedoman dalam penyediaan, pengelolaan, dan pelayanan informasi publik kepada masyarakat secara transparan dan mudah diakses.
6/PAN.03.W11-A10/SK.HM1.1.1/V/2026
2026
25 Mei 2026
Pengadilan Agama Kebumen
SOP PPID
SOP Fasilitasi Sengketa Informasi
Mengatur tata cara fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik pada Pengadilan Agama Kebumen, mulai dari penerimaan dan penanganan sengketa hingga proses fasilitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
SOP/AS/41
2025
2 Januari 2025
Pengadilan Agama Kebumen
Dasar Hukum
SK KMA No. 2-144 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
Mengatur standar pelayanan informasi publik di pengadilan, meliputi jenis informasi, tata cara permohonan dan pemberian informasi, serta mekanisme pelayanan dan penyelesaian sengketa informasi.
SK KMA No. 2-144 Tahun 2022
2022
30 Agustus 2022
Mahkamah Agung RI
Peraturan / Kebijakan
SK KPA No. 47 Tentang Informasi yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala pada PA Kebumen Tahun 2026
Mengatur informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2026 sebagai bentuk keterbukaan dan transparansi informasi publik kepada masyarakat.
47/KPA.W11-A10/SK.HM1.1/I/2026
2026
9 Januari 2026
Pengadilan Agama Kebumen
SOP PPID
SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik
Mengatur tata cara penyusunan, penetapan, dan penyampaian Maklumat Pelayanan Informasi Publik pada Pengadilan Agama Kebumen sebagai bentuk komitmen dalam memberikan layanan informasi yang transparan, cepat, tepat, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
SOP/AS/42
2025
2 Januari 2025
Pengadilan Agama Kebumen
Dasar Hukum
PERKI No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
Mengatur standar layanan informasi publik bagi badan publik, meliputi penyediaan, penyampaian, permohonan, dan pemberian informasi secara transparan, cepat, dan mudah diakses masyarakat.
PERKI No.1 Tahun 2021
2021
30 Juni 2021
Komisi Informasi
Peraturan / Kebijakan
SK KPA No. 3 Tentang Biaya Perolehan Informasi pada PA Kebumen Tahun 2026
Mengatur biaya yang dikenakan dalam memperoleh informasi publik pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2026, termasuk ketentuan mengenai penyalinan dan penggandaan dokumen informasi.
3/KPA.W11-A10/SK.OT.00/I/2026
2026
2 Januari 2026
Pengadilan Agama Kebumen
SOP PPID
SOP Akurasi Publikasi
Mengatur tata cara memastikan keakuratan informasi sebelum dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Kebumen, mulai dari verifikasi, pemeriksaan, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
SOP/AS/43
2025
2 Januari 2025
Pengadilan Agama Kebumen
Dasar Hukum
PERKI No.1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik
Mengatur monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik untuk menilai kepatuhan, kinerja, dan kualitas layanan informasi badan publik.
PERKI No.1 Tahun 2022
2022
3 Januari 2022
Komisi Informasi
Peraturan / Kebijakan
SK KPA No. 18 Tentang Tim Pengelola dan Pelaksana PTSP Tahun 2026
Mengatur pembentukan tim pengelola dan pelaksana PTSP pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2026 dalam rangka memastikan pelayanan terpadu yang efektif, cepat, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
18/KPA.W11-A10/SK.HM1.1/I/2026
2026
2 Januari 2026
Pengadilan Agama Kebumen
SOP PPID
SOP Pelayanan PTSP Bagi Disabilitas
Mengatur tata cara pelayanan PTSP bagi penyandang disabilitas pada Pengadilan Agama Kebumen untuk memastikan layanan yang mudah, ramah, aksesibel, setara, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.
SOP/AS/44
2025
2 Januari 2025
Pengadilan Agama Kebumen
Dasar Hukum
PERKI No.1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Mengatur tata cara dan prosedur penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi, mulai dari pengajuan keberatan, pemeriksaan, mediasi, hingga ajudikasi.
PERKI No.1 Tahun 2013
2013
28 Maret 2013
Komisi Informasi
Peraturan / Kebijakan
SK PAN No. 4 Tentang Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2026
Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan pada Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2026 sebagai pedoman dalam melindungi informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat diberikan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4/PAN.03.W11-A10/SK.HM1.1.1/I/2026
2026
2 Januari 2026
Pengadilan Agama Kebumen
Dasar Hukum
Perma No.2 Tahun 2011 Tatacara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
Mengatur tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan, termasuk prosedur pemeriksaan dan persidangan atas sengketa informasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Perma No.2 Tahun 2011
2011
29 November 2011
Komisi Informasi